Buka Penyelidikan Baru Suap Hibah KONI, KPK Tunggu Analisis Jaksa

JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, masih menunggu hasil analisis Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dari pemerintah lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Salah satu pengembangan perkara yang berpeluang ditingkatkan statusnya untuk penyelidikan baru KPK, yakni keterlibatan Menpora Imam Nahrawi dan Asisten Pribadinya (Aspri), Miftahul Ulum.

“Kebutuhan pengembangan menunggu bagaimana rekomendasi dan analisis dari JPU setelah putusan,” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

Febri mengatakan, sejauh ini pihaknya masih mengamati fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Semua fakta dalam sidang itu menjadi pertimbangan tim penyidik KPK untuk mengembangkan perkara ini.

“Kalau beberapa perkara ditangani dalam persidangan atau perkara yang terpisah, prinsipnya pokok perkaranya tetap sama sehingga semuanya nanti akan kami dalami lebih lanjut,” kata dia.

Pada persidangan hari ini, terungkap fakta baru yakni, kesaksian dari mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kemenpora, Supriyono. Supriyono mengatakan, Imam Nahrawi kemungkinan mendapat jatah dari pihak KONI.

Febri mengamini jika fakta baru yang muncul dalam persidangan hari ini telah dituangkan jaksa dalam berkas penuntutan terdakwa. Namun, Febri menjawab diplomatis saat disinggung fakta persidangan jadi bukti kuat KPK menjerat pejabat Kemenpora yang terlibat, khususnya Imam Nahrawi.

“Nanti itu kan perlu menunggu gimana pertimbangan hakim melihat fakta-fakta tersebut,” tuturnya.

Pada persidangan sebelumnya, jaksa mengungkap adanya keterlibatan Imam dalam kasus dugaan suap dana hibah KONI. Dalam surat tuntutan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy, kedua terdakwa disebut memberikan uang sebanyak Rp11,5 miliar kepada Imam.

Baca Juga : KETUA DPR: TAK ADA UNSUR TERPENUHI UNTUK PEOPLE POWER

Uang itu diterima Imam melalui Ulum dan Staf Protokoler Kemenpora Arief Susanto. Dalam surat tuntutan itu juga disebut jika Imam dan Ulum terlibat dalam pemufakatan jahat dalam kasus suap tersebut.

Tak hanya itu, jaksa KPK juga meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor mengesampingkan bantahan Imam dan Ulum selama menjadi saksi dalam persidangan. Imam dan Ulum diketahui membantah telah menerima aliran uang panas tersebut.