Bupati Pakpak Bharat Dituntut 8 Tahun Penjara

MEDAN – Bupati Kabupaten Pakpak Bharat nonaktif, Remigo Yolando Berutu, dituntut pidana 8 tahun kurungan penjara dalam kasus dugaan suap senilai Rp1,6 miliar atas proyek pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pakpak Bharat pada Tahun Anggaran (TA) 2018.

Ia juga dituntut dengan pidana denda senilai Rp650 juta subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu, Remigo pun diminta membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp1,24 miliar, dengan ketentuan seluruh harta bendanya akan disita untuk membayar kerugian negara tersebut, dan jika tidak mencukupi maka akan digantikan dengan hukuman penjara selama 2 tahun.

Tak sampai di situ, Jaksa bahkan menuntut agar hak politik Remigo dicabut selama empat tahun setelah menjalani seluruh hukumannya. Sederet tuntutan terhadap Remigo dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Nur Aziz, dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Abdul Aziz, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (4/7/2019).

“Menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Satu, menyatakan terdakwa Remigo Yolando Berutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai beberapa perbuatan berbarengan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri” kata Nur dalam amar tuntutannya.

Remigo yang tampil parlente berkemeja batik, celana bahan dan sepatu warna hitam, tampak tegang saat mendengar tuntutan itu. Sementara istri Remigo, Made Tirta Kusuma Dewi yang hadir di dereten pengunjung sidang, terlihat hanya menangis mendengar tuntutan bagi sang suami.

“Dua, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Remigo Yolando Berutu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda Rp 650 juta subsider 6 bulan kurungan,”sambung jaksa.

Usai mendengar pembacaan tuntutan, majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang hingga pekan depan, dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa (pledoi). Remigo sendiri tidak berkomentar apapun. Dia hanya berlalu saat awak media mencecarnya dengan berbagai pertanyaan.

Remigo diduga menerima suap sebesar Rp550 juta dari sejumlah proyek di wilayahnya. Uang Rp550 juta tersebut diterima Remigo dalam tiga ‎tahapan melalui pihak perantara. David Anderson dan Hendriko Sembiring diduga sebagai perantara suap untuk Remigo.

Baca Juga : Butuh Dana Rp3,18 Triliun, Madrid Bakal Jual Banyak Pemain di Musim Panas 2019

Remigo diduga menggunakan uang suapnya untuk kepentingan pribadi serta guna mengamankan kasus yang menjerat istrinya di penegak hukum lain di Medan. KPK masih mengembangkan perkara ini terhadap pihak-pihak yang diduga memberikan suap untuk Bupati Pakpak Bharat.

Atas perbuatannya, Remigo, David, Hendriko disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.