DPR Minta Capim KPK Teken ‘Kontrak Politik’ saat Fit and Proper Test

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengatakan, ke-10 Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meneken kontrak tertulis bermaterai sebelum menjalani tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Menurut Arsul, kontrak tertulis itu merupakan langkah untuk menjamin komitmen para capim terpilih selama menjalani seleksi di DPR.

“Jadi yang jelas, yang sudah jadi bahan pembicaraan sebagai kesepakatan adalah bahwa, apapun yang nanti disampaikan capim dan itu merupakan komitmen, maka itu akan dituangkan secara tertulis,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Arsul mengatakan, kontrak tertulis merupakan mekanisme yang biasa di DPR. Politikus PPP ini pun memberikan contoh soal komitmen terhadap para capim saat diberikan pertanyaan untuk bersikap jujur dan tak mengada-ada.

“Contoh, kalau ada pertanyaan apakah saudara setuju dengan revisi UU KPK yang sekarang sedang bergulir? Kemudian dia tidak setuju, yang kita harapkan itu dia dengan berani tegas menyatakan tidak setuju. Kami tidak mau lagi di fit and proper test bilang setuju, bahkan di awal masa jabatan bilang setuju,” ujarnya.

Baca Juga : Medvedev Senang Bisa Jadikan Nadal sebagai Lawannya di AS Terbuka 2019

“Tapi begitu menggelinding suatu isu mendapatkan pressure dari publik dan ingin populer atau tidak ingin kehilangan popularitas, kemudian berbalik enggak setuju,” tambah dia.

Karena itulah, Arsul menjelaskan mengapa perlu ada kontrak politik antara capim dengan DPR. “Ya tentu surat pernyataan, menurut peraturan bea materai memang harus di atas materai. Dan itu menjadi semacam ‘kontrak politik’ antara calon dengan DPR kalau dia terpilih nanti,” ujarnya.