IPW Minta Komisi III Tidak Meragukan Hasil Kerja Pansel Capim KPK

JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Komisi III DPR RI tidak mendengarkan saran pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK.

Hal itu disampaikan Neta saat mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa 10 September 2019.

“Kita berharap Komisi III jangan meragukan hasil kerja pansel. Jangan dengar omongan-omongan orang-orang KPK, ICW, LBH. Komisi III tutup kuping dan segera pilih lima nama terbaik, kemudian tetapkan segera ketua baru, sehingga KPK bisa tampil dengan paradigma baru,” tutur Neta.

Ia mengatakan KPK sangat bobrok dalam menjalankan tugas melakukan pemberantasan kasus korupsi. Neta menyebut salah satunya kasus mantan Dirut Pelindo II RJ Lino yang bertahun-tahun tanpa kepastian. Padahal, kata dia, RJ Lino sudah ditetapkan tersangka, namun kasusnya tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan.

“Ada kebohongan publik di KPK. Mereka tidak menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa dua alat bukti. Kita lihat ada kebohongan publik. Kalau tidak melakukan kebohongan publik, mereka punya dua alat bukti untuk bawa Lino ke pengadilan atau tersangka lain seperti Satar, tapi faktanya nasib mereka diambangkan dan kita lihat cara-cara KPK ini tidak adil dan tidak berhati nurani tidak berkepastian hukum dan zalim,” ungkap Neta.

Baca Juga : Pol Espargaro Akui Selalu Pelajari Kekuatan Lawannya

Dia melanjutkan, kebobrokan KPK lainnya terkait status wajar dengan pengecualian (WDP) yang diberikan BPK RI. Hal tersebut sebagai bukti KPK tidak tertib administrasi dan keuangan.

Oleh karena itu, kata Neta, IPW mendukung Polri dan Kejagung memeriksa KPK atas potensi dugaan korupsi. Sebab, KPK merupakan lembaga pemberantasan korupsi dan tidak bisa kebal hukum.