“Jika Pemkabnya Lemot Ngikutin Kebijakan Uji Kir, Ya Saya Tinggalkan”

KUDUS – Kementerian Perhubungan RI selekasnya menetapkan uji kelaikan kendaraan bermotor dengan memakai smart card pada 2019.

Didalam kartu itu, nanti akan tertera data kendaraan serta jati diri pemilik. Langkah itu untuk menghadapi peluang terjadinya kecurangan.

” Kerap diketemukan buku uji kir palsu. Intuk mengantisipasinya, tahun 2019 akan diberlakukan uji kir dengan smart card, ” tutur Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, Jumat (20/7/2018).

” Dengan smart card kesempatan dipalsu begitu kecil. Sepanjang tidak ada kebocoran dalam pendistribusian, kemungkinan kecil berlangsung pemalsuan. Tiap-tiap propinsi ada kode spesial hingga dalam distribusi kelak tidaklah sampai salah, ” imbuhnya.

Simak juga : Lihat Kantor Desa Serupa Istana Negara, Di bangun 4 Tahun dengan Dana Rp 1, 8 Miliar

Untuk persiapan sdm (SDM), tengah berproses. Karena tiap-tiap petugas uji kir mesti bersertifikasi, hingga berubah menjadi keharusan Kementerian Perhubungan serta Pemda kirim team spesial.

” Pastinya tidak bisa lakukan kesepakatan dalam pengujian kelaikan kendaraan, Bila tidak mempunyai kompetensi serta bersertifikasi ” katanya.

Menurut Budi, dalam mensupport program smart card, pihaknya menggerakkan Dinas Perhubungan di daerah selekasnya lakukan perbaikan baik prasarana ataupun sdm (SDM) dalam service uji kir.

Jumlahnya smart card uji kir yang diciptakan PT Pura Grup Kudus, sekitar 1. 511. 000 keping yang diciptakan.

Bila dalam praktek terdaftar daerah yang belumlah lengkapi ketetapan, jadi pihaknya tidak mendistribusikan smart card ke daerah itu.

” Supaya selekasnya diperlengkapi baik prasarana ataupun SDM di daerah hingga sampai Desember. Kami imbau pemerintah di daerah untuk mempersiapkannya. Bila tempat uji kir belumlah mendapat akreditasi dari Kementerian Perhubungan waktunya sesuaikan, ” katanya.

Tetapi bila di muka Dinas Perhubungan tidak dapat menguber ketertinggalan prasarana serta SDM atau belumlah mendapatkan akreditasi dari Kemenhub, jadi proses service uji kir akan dilimpahkan ke swasta.

Baca Juga : KPU Antisipasi jika MK Kabulkan Uji Materi “Presidential Threshold”

” Jadi dalam Undang-undang 22/2009 mengenai Lantas Lintas serta Angkutan Jalan ada persamaan pada pemerintah daerah, swasta menjadi penyelenggara uji kir, ” tuturnya.

” Pemkabnya lemot lamban dalam ikuti kebijakan yang saya bikin atau cuma menguber Penghasilan Asli Daerah saja tanpa berinvestasi untuk alat pengembangan uji KIR ya tentunya saya tinggalkan, ” ujarnya.

Sampai pagi hari ini pihak kepolisian belum juga memberi info sah jati diri 3 jenazah tersangka teroris