KPK Telah Layangkan Surat Pemanggilan Kedua Kepada Sjamsul Nursalim dan Istri

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melayangkan surat pemanggilan ke-2 pada pemegang saham pengontrol Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tahun 2004, Sjamsul Nursalim, serta istrinya, Itjih Nursalim.

Kedua-duanya akan diminta info berkaitan masalah korupsi dalam pemberian Surat Info Lunas (SKL) atas pemberian Pertolongan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan surat itu tengah ke arah Singapura, tempat kedua-duanya menetap saat ini.

“Barusan saya dapat juga up-date dari team yang mengatasi BLBI jika surat panggilan ke-2 untuk Sjamsul Nursalim serta Itjih Nursalim telah dibikin serta dalam proses pengantaran ke Singapura,” tutur Febri selesai pertemuan wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2018).

Dalam proses pengantaran, Febri menjelaskan KPK bekerja bersama dengan pihak KBRI di Singapura serta otoritas ditempat.

Hal tersebut dikerjakan untuk pastikan surat panggilan itu sampai di tempat tinggal Sjamsul serta istrinya.

Didapati jika pada kedua-duanya mangkir waktu pemanggilan pertama, pada 8 serta 9 Oktober 2018.

Febri juga memperingatkan kembali pada mereka yang di panggil untuk berlaku kooperatif. Dia tegaskan jika pemanggilan ialah arena untuk memberi klarifikasi.

Awal mulanya Febri menuturkan, info kedua-duanya diperlukan dalam rencana peningkatan masalah BLBI, sesudah bekas Kepala Tubuh Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dijatuhi vonis hakim.

Syafruddin dinyatakan dapat dibuktikan merugikan negara seputar Rp 4,58 triliun berkaitan penerbitan Surat Info Lunas (SKL) BLBI pada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Menurut hakim, tindakan Syafruddin sudah memperkaya Sjamsul Nursalim, sebagai pemegang saham pengontrol BDNI tahun 2004.

Syafruddin sebagai Kepala BPPN lakukan penghilangan piutang BDNI pada petani tambak yang ditanggung oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) serta PT Wachyuni Mandira (PT WM).

Diluar itu, Syafruddin dimaksud sudah menerbitkan Surat Pemenuhan Keharusan Pemegang Saham.

Baca Juga : Jumlah Warga Afghanistan Korban Serangan Udara Meningkat 39 Persen

Walau sebenarnya, Sjamsul Nursalim belumlah mengakhiri kewajibannya pada kekeliruan (misrepresentasi) dalam tampilkan piutang BDNI pada petambak, yang akan diserahkan pada BPPN.

Tindakan Syafruddin dipandang sudah menghilangkan hak tagih negara pada Sjamsul Nursalim sebesar Rp 4,58 triliun. Karena itu, majelis hakim menjatuhi vonis 13 tahun penjara pada Syafruddin.