Mendagri Usul DPRD Pakai Ambang Batas Suara

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan adanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) di DPRD baik provinsi hinga kabupaten/kota.

Kemendagri akan menyiapkan draf apabila Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) direvisi.

“Lho itu baru usulan. Usulan yang akan kita kaji seandainya ada revisi UU,” kata Tjahjo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Adapun wacana penggunaan ambang batas suara kursi di DPRD agar setiap fraksi wakil rakyat daerah bisa proporsional. Menurut Tjahjo, saat ini masih ada parpol yang hanya menyumbangkan satu kursi di DPRD sebuah kota atau kabupaten.

“DPRD itu kan minimal ada komisi A, B, C, D. Kalau perwakilan anggota DPRD satu orang, itu bagaimana?” ucap politisi PDIP itu.

“Ada lho (satu partai satu kursi di DPRD),” timpalnya.

Baca Juga : Zidane Beri Sinyal Madrid Masih Berusaha Datangkan Neymar

Tjahjo tidak mempermasalahkan bila PT di DPRD cuma satu atau dua persen. Ia menginginkan adanya jaminan secara kualitatif peran DPRD dari partai-partai politik secara proporsional dan normatif. Selain itu, PT juga akan menambah kualitas demokrasi di daerah.

“(Sekarang) enggak ada PT. Jadi cuma satu, atau dua orang itu ada,” ujar dia.