Mungkinkah PDIP dan Demokrat Satu Gerbong?

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terima Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Kamis (10/10). Pertemuan empat mata di Ruangan Jepara berjalan kurang-lebih satu jam.

Gagasan pertemuan Jokowi dengan Presiden ke-6 RI itu sebetulnya telah digaungkan semenjak akhir Juni lalu sesudah berakhirnya semua tingkatan Penentuan Umum 2019. Tetapi, waktu itu, SBY cuma mengutus putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, yang terakhir dipilih jadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

Jokowi tidak menyanggah pertemuan itu mengulas peluang Partai Demokrat masuk dengan kabinet, yang akan diumumkannya selesai pelantikan 20 Oktober akan datang. “Silahkan ditanyakan ke Pak SBY langsung. Kami bicara itu, tetapi belum sampai satu ketetapan,” tutur Jokowi.

Satu hari sesudah pertemuan itu, Jokowi menjelaskan tidak tutup kesempatan ganti struktur kabinet yang sudah usai dibuat. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu akui salah satunya fakta pergantian itu ialah pertemuan dengan SBY.

Partai Demokrat memandang signal yang diberi Jokowi itu jadi ukuran masuknya kader partai dalam kabinet. “Dapat salah kita jika membaca signal,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan

Baca Juga : Tinggalkan MU, Smalling Mulai Kerasan di Roma

“Satu kali lagi ini kan hak prerogatif Presiden, kita lihat saja kelak bagaimana. Tapi jelas signal positifnya bagus,” paparnya.

Syarief juga mengatakan komunikasi dengan partai politik konsolidasi simpatisan pemerintah yang lain, khususnya PDI Perjuangan, berjalan baik. Bekas Menteri Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah itu tidak pernah berpikir Megawati Soekarnoputri akan melumpuhkan kesempatan partainya. “Saya fikir sich (Megawati) tidak akan jadi batu sandungan,” tuturnya.

Partai Demokrat, menurut Syarief, telah punyai pengalaman panjang bergabung dengan PDIP. “Dalam pilkada-pilkada kami biasa bergabung,” kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024 itu. Meskipun begitu, Syarief mengaku konsolidasi pada level nasional tidak pernah berlangsung.

Sudah diketahui, jalinan dua puncak pimpinan PDIP serta Partai Demokrat menghangat sesudah SBY putuskan mencalonkan diri jadi presiden pada Pemilihan presiden 2004. Waktu SBY memenangkan pertempuran itu, Megawati serta PDIP putuskan ada di luar pemerintahan.

Dua dasawarsa PDIP setia jadi oposisi. Kondisi kembali saat Joko Widodo, yang diusung PDIP, memenangkan Pemilihan presiden 2014. Walau tidak jadi oposisi, SBY putuskan ada di luar pemerintahan. SBY memberikan arti partai keseimbangan atas tempat Partai Demokrat waktu itu.

Tetapi, untuk sekarang, menurut Syarief, bekunya jalinan Megawati serta SBY perlahan-lahan mencair. Serta keadaannya untuk sekarang benar-benar baik. “Kita lihat saja dari tiap pertemuan Bu Mega serta Pak SBY sama-sama senyum serta benar-benar berteman serta itu bagus buat rakyat,” tuturnya.

“Jadi saya fikir tidak ada satu resistensi,” sambungnya.

PDIP sendiri memandang pertemuan di antara Jokowi serta SBY itu semakin banyak dalam rencana membuat kebersamaan serta kolaborasi.

“(Pertemuan) membuat kebersamaan serta kolaborasi nasional. Apa ada yang memandang ini jadi suatu hal yang kontraproduktif,” tutur politisi PDIP Hendrawan Supratikno, Kamis (10/10).

Tetapi Hendrawan malas pastikan pertemuan itu berkaitan konsolidasi ataukah tidak. Ia menjelaskan cuma SBY serta Jokowi yang tahu perbincangan di Istana itu. “Cukup sudah diterangkan oleh Presiden, serta pasti pada waktunya oleh Pak SBY. Materi perbincangan benar-benar strategis serta detil, hingga cuma beliau berdua yang mengetahui didalamnya,” tuturnya.

Pengamat politik dari Kampus Paramadina, Hendri Satrio, memandang kemauan Partai Demokrat masuk dalam kabinet akan mengenai kesepakatan PDIP. “Peluang Demokrat masuk pemerintahan tetap ada. Tetapi memang tidak besar,” katanya

“Kerja sama di antara Demokrat serta PDIP ini tetap ada kendala hingga belum pernah berlangsung,” jelas Hendri.