Sambut Hari Antikorupsi, KPK Gelar Konferensi Pemberantasan Korupsi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan mengadakan serangkaian acara Pertemuan Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 pada Selasa (4/12/2018) sampai Rabu (5/12/2018).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, acara ini untuk menyongsong Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember tiap-tiap tahunnya.

“KPK bersama dengan beberapa lembaga mengadakan Hakordia mulai besok serta lusa saat dua hari, yakni 4-5 Desember 2018 di Hotel Bidakara. Gagasan besok akan di buka langsung oleh Presiden RI, Pak Joko Widodo,” kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Febri menuturkan, pekerjaan ini menyertakan seputar 57 kementerian, instansi serta pemerintah daerah. Diluar itu, 20 organisasi penduduk sipil serta pusat analisis antikorupsi. Lalu, 16 perwakilan parpol akan hadir acara itu.

Febri mengutarakan, ada beberapa konsentrasi penting dalam acara ini. Pertama, utamanya menggerakkan parpol bangun skema politik memiliki integritas.

“Ini pergi dari dua kejadian. Pertama, ada lebih dari 61 % masalah korupsi yang diatasi KPK menyertakan aktor politik. Ke-2, tahun 2019 adalah tahun saat kedaulatan rakyat itu dikasihkan ruangan terbuka untuk pilih siapa calon pemimpinnya,” kata Febri.

“Hingga kami melihat butuh momen ini untuk menggerakkan skema jujur dan berkarakter kuat parpol yang lebih baik. Karenanya 16 partai politik yang telah diundang akan di tandatangani prinsip bersama dengan lakukan pemberantasan korupsi atau mencegah korupsi bersama,” sambungnya.

Ke-2, KPK menyoroti utamanya menggerakkan usaha yang sehat serta memiliki integritas. KPK akan meluncurkan buku tips untuk mengurus usaha yang sehat serta memiliki integritas.

Baca Juga : Hentikan Perlombaan Senjata, Trump Ingin Bertemu Putin dan Xi Jinping

“Ini terpenting sebab di ketentuan Mahkamah Agung berkaitan pidana korporasi, pembentukan lingkungan pengendalian di korporasi jadi salah satunya point yang bisa diperhitungkan menjadi kekeliruan korporasi jika lakukan tindak pidana,” katanya.

KPK, lanjut Febri, ikut sering temukan praktek suap berkaitan project atau perizinan disangka ikut untuk keuntungan atau kebutuhan korporasi.

“Jadi, ke depan agar mencegah (korupsi) ini butuh lebih kuat,” katanya.