Selain Kantor PLN Pusat, KPK Geledah Kantor PT Indonesia Power

JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menjelaskan, KPK juga menggeledah kantor PT Indonesia Power di lokasi Gatot Subroto, Jakarta, Senin (16/7/2018) malam.

PT Indonesia Power adalah anak perusahaan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero yang semula bernama PT Pembangkit Jawa Bali I (PT PJB I)

Menurutnya, penggeledahan ini masih tetap berkaitan untuk mencari bukti-bukti berkaitan masalah persetujuan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Propinsi Riau.

” Yang tadi penggeledahan dikerjakan di ruangan direktur paling utama serta direksi PJB I. Menurut info yang dikatakan ke team, direktur paling utama tengah dalam perjalanan ke kantor PJB I. Penyidik menanti di tempat sambil masih lakukan proses penyisiran bukti berkaitan masalah ini, ” tutur Febri dalam info tertulisnya, Senin (16/7/2018) malam.

Dengan begitu, terdapat tiga tempat yang digeledah KPK di hari ini.

Ke-3 tempat itu ialah kantor pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, ruangan kerja terduga Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih serta kantor PT Indonesia Power.

KPK mengambil keputusan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menjadi terduga atas masalah pendapat suap berkaitan persetujuan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Propinsi Riau.

KPK juga mengambil keputusan seseorang entrepreneur sekaligus juga diantara pemegang saham Blackgold Alami Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, yang disangka berubah menjadi pihak pemberi suap.

KPK sudah lakukan penyelidikan masalah ini semenjak Juni 2018, sesudah mendapat info dari orang-orang.

Pada Jumat (13/7/2018) siang, team pengusutan KPK mengidentifikasi ada penyerahan uang dari Audrey Ratna Justianty pada Tahta Maharaya di lantai 8 gedung Graha BIP.

Audrey adalah sekretaris Johannes Budisutrisno Kotjo. Sedang Tahta ialah staf sekaligus juga keponakan Eni Maulani Saragih

Menurut pendapat KPK, Eni terima suap keseluruhan sebesar Rp 4, 8 miliar yang disebut commitment fee 2, 5 % dari nilai kontrak project pembangkit listrik 35. 000 megawatt itu.

Baca Juga : Geledah Ruang Eni Saragih, KPK Bawa Dua Koper dan Satu Kardus

Disangka, suap dikasihkan supaya proses penandatanganan kerja sama berkaitan pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil keputusan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih menjadi terduga.