Soal Pelantikan Iriawan, Mendagri Sebut Sudah Lapor Presiden Jokowi

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo menyatakan, penunjukkan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Mochamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat sudah berdasar pada ketentuan perundang-undangan.

” Saya tidak mungkin saja sebagai Mendagri melantik tanpa ada basic hukum. Bila tidak mematuhi saya dipecat Presiden. Serta saya juga tidak mungkin saja mengusulkan nama bila ini tidak mematuhi ketentuan, ” kata Tjahjo, dalam info tercatat yang di terima Kompas. com, Senin (18/6/2018).

Ia meyakinkan telah mengusulkan nama Iriawan ke Presiden Joko Widodo saat sebelum menunjuk bekas Kapolda Metro Jaya ini sebagai PJ Gubernur Jawa Barat.

” Kan tidak mungkin saja saya mengusulkan orang lalu menjerumuskan Ayah Presiden. Saya sesuai sama ketentuan, sesuai sama UU lantaran nama yang saya usulkan saya kirim pada Ayah Presiden, ” kata politisi partai PDI Perjuangan itu.

Kemendagri, kata Tjahjo, saat sebelum mengusulkan nama petinggi Gubernur Jawa barat itu sudah lakukan kajian lebih dahulu pada beberapa UU, dari mulai UU Aparatur Sipil Negara, UU Pilkada, sampai UU perihal Kepolisian, dan Permendagri perihal ketentuan cuti kepala daerah.

Setelah itu, nama itu diserahkan ke Sekretariat Negara untuk disuruhkan Ketentuan Presiden (Keppres).

Bahkan juga, di Setneg usulan nama itu kembali dikaji oleh tim hukum, sampai keluar Ketentuan Presiden (Keppres).

Tjahjo menyampaikan, tidak permasalahan bila pelantikan Iriawan menyebabkan masalah di orang-orang.

“Dan ini hal umum (masalah), lantaran tentu ada yang sepakat serta tak sepakat, ” kata dia.

Selanjutnya, Tjahjo menjelaskan, memanglah pernah ada masalah nama calon Penjabat Gubernur Jawa barat mulai sejak Januari 2018.

Waktu ini, nama Iriawan masuk nominasi untuk jadi Penjabat Gubernur Jawa barat. Walau demikian, lalu disetujui sesudah dikerjakan mediasi, bahwa tidak bakal mengangkat perwira aktif di Polri serta TNI.

” Tempo hari ada perjanjian pada akhirnya dimediasi Pak Menkopolhukam, sudahlah untuk netralitas petinggi aktif TNI serta Polri, di Mabes TNI serta Polri tak perlu meskipun telah sesuai sama ketentuan yang dipercaya oleh Mendagri, ” tutur Tjahjo.

“Akhirnya dengan Pak Iriawan telah dimutasi dari Mabes Polri ke Lemhanas, yang susunan eselonnya sama juga dengan dirjen ya ini sesuai sama ketentuan, sesuai sama mekanisme yang ada, ” lebih Mendagri.

Baca Juga : PT KCI Beri Sanksi Ganti Rugi bagi Pelaku Vandalisme di Stasiun dan KRL

Di segi lain, masalah keraguan pengangkatan Iriawan untuk mengamankan kebutuhan politik dalam Pilkada Jawa barat, Tjahjo menolaknya.

” Pilkada tinggal satu minggu, orang tuh berprasangka buruk ada apa, tidak ada. Besok saya tanggal 22 melantik penjabat gubernur Sumut. Pencoblosannya 27. Ingin dapat apa. Yang utama melayani orang-orang, tata kelola pemerintah jalan dengan baik, ” kata dia.

Pelantikan berjalan di gedung Merdeka, jalan Asia Afrika kota Bandung. apor Presiden Jokowi